Tajuk Rencana

Tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Dalam tajuk rencana biasanya diungkapkan adanya informasi atau masalah aktual , penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca.

Ciri-cirinya :
  • Berisi opini redaksi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan
  • Berisi ulasan tentang suatu masalah yang dimuat
  • Biasanya berskala nasional, berita internasional dapat menjadi tajuk rencana, apabila berita tersebut memberi dampak kepada nasional
  • Tertuang pikiran subjektif redaksi
Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam tajuk utama
  • Judul
  • Latar Belakang Masalah
  • Tokoh
  • Masalah
  • Peristiwa yang Disampaikan
  • Opini Penulis
  • Saran dan Solusi Permasalahan
  • Kesimpulan
  • Sumber Berita
  • Anggota Redaksi
Contoh Tajuk Utama :

Menyorot Kelangsungan Roda Pemerintahan

Posted in Tajuk Rencana by Redaksi on Maret 22nd, 2009
Kampanye pemilu legislatif telah berjalan beberapa hari. Selama 21 hari, kampanye itu akan berlangsung dalam riuh rendah, mengingat banyaknya peserta. Untuk pemilu legislatif memperebutkan kursi DPR saja, sebanyak 11 ribuan caleg mengadu nasib. Belum lagi di daerah-daerah di mana para caleg mengadu untung dengan memperebutkan kursi di legislatif.
Pengerahan tokoh menjadi titik penting dalam melakukan kampanye. Karena itu tidak heran kalau Presiden dan Wakil Presiden juga termasuk di antara juru kampanye pada parpolnya masing-masing. Termasuk para menteri, juga turun tangan dalam melakukan kampanye mendukung parpolnya masing-masing. Sebagaimana disampaikan oleh Mensesneg, kampanye yang dilakukan oleh para pejabat negara itu memang sudah didaftarkan ke KPU. Memang terkesan aneh, para menteri ada yang harus bersaing dengan Presiden dan Wakil Presiden yang di dalam pemerintahan adalah atasannya secara langsung.
Memang tidak ada yang salah dengan keadaan itu. Mereka berkampanye dengan tujuan untuk menggalang dukungan kepada parpolnya, jelas tidak ada yang harus keberatan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah di dalam rangkaian kampanye yang memakan waktu sampai 5 April tersebut, jelas ada banyak persoalan yang akan dihadapi oleh masing-masing instansi.
Ambil contoh mengenai pelayanan pada masyarakat. Kita tahu bahwa hal itu harus terus menerus dilangsungkan. Risikonya adalah pada pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan departemen. Kalau seandainya ada masalah dan gangguan di dalam hal itu, bagaimana mengantisipasinya?
Yang namanya masalah memang tidak bisa ditebak kapan datangnya. Kita tidak bisa menjamin bahwa mudah-mudahan tidak ada masalah krusial di saat kampanye berlangsung. Persoalannya, sudahkah diantisipasi siapa yang harus mengambil kebijakan penting dan strategis di saat darurat seperti itu? Sudahkah para menteri dengan bawahannya masing-masing mendiskusikan masalah itu?
Termasuk dengan masalah negara ini. Seandainya Presiden sedang cuti lalu terjadi kegawatan dan kegentingan—yang memang kita tidak kehendaki—apakah memang wewenang diberikan kepada Wakil Presiden untuk melakukan sesuatu? Ataukah sebaliknya, sejauh mana Presiden sanggup menyelesaikan semua urusan pemerintah ketika Wakil Presiden cuti karena kampanye?
Pemerintah memang menyatakan bahwa telah diadakan pengaturan cuti. Masing-masing diberikan kelonggaran, itu patut kita hargai. Tetapi bagaimana pengaturannya tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga kita tidak tahu bagaimana nantinya aplikasinya di lapangan serta untuk mempersiapkan pemantauan atas rencana tersebut. Bagaimanapun yang namanya pemerintah harus terbuka kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memperoleh informasi yang jelas mengenai apa yang akan terjadi.
Pada level bawah, kita patut mempertanyakan bagaimana kesiapan instansi yang selama beberapa waktu ditinggalkan oleh menteri. Karena kita tidak punya wakil menteri, kecuali Menteri Luar Negeri, bagaimana pula kesiapan masing-masing instansi untuk menghadapi pimpinannya yang cuti?
Catatan-catatan mengenai hal ini patut kita sampaikan karena negara kita ini adalah negara yang harusnya juga menjaga aturan dan administrasi pemerintahan. Kita patut mencatat hal ini karena kita tahu memang di negara kita urusan politik dengan urusan pemerintah tidak pernah dibuat batas yang jelas dan tegas. Akibatnya, masyarakat dirugikan. Perlu dipikirkan cara, apakah dalam membentuk pemerintahan, atau dalam menata etika politik, supaya keanehan yang terjadi sebagaimana kita sampaikan di atas tidak terus menerus terjadi.


Comments

Popular Posts